Perkembangan teknologi yang pesat, perubahan demografi, dinamika sistem kesehatan global, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, semuanya akan membentuk wajah regulasi dan standar praktik kedokteran gigi di masa depan. Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), sebagai garda terdepan profesi, memiliki proyeksi yang jelas dan sedang aktif mempersiapkan diri untuk menghadapi dan bahkan memengaruhi perubahan aturan serta standar praktik ini. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa regulasi yang akan datang mendukung kualitas layanan, keamanan pasien, dan kemajuan profesi.

---

Faktor-Faktor Pendorong Perubahan Regulasi

Beberapa faktor kunci yang akan memengaruhi regulasi gigi di masa depan meliputi:

1. Revolusi Teknologi dan Digitalisasi:

   • Tele-dentistry: Kebutuhan akan kerangka regulasi yang jelas untuk konsultasi, diagnosis, dan bahkan pemantauan pasien jarak jauh. Ini mencakup isu privasi data, validitas diagnosis, dan tanggung jawab hukum.
   • Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (ML): Penggunaan AI dalam diagnosis radiologi, perencanaan perawatan, hingga robotika dalam bedah mulut menuntut regulasi tentang akurasi AI, tanggung jawab etis, dan batasan wewenang.
   • Cetak 3D dan Material Baru: Perkembangan material biokompatibel dan teknologi cetak 3D untuk prostetik dan implan akan memerlukan standar ketat mengenai keamanan, kualitas, dan proses manufaktur.
   • Rekam Medis Elektronik: Regulasi tentang keamanan data, interoperabilitas sistem, dan standarisasi format rekam medis akan menjadi sangat penting.

2. Perubahan Model Pelayanan Kesehatan:

   • Fokus pada Pencegahan dan Promosi: Regulasi kemungkinan akan lebih menekankan pada upaya preventif dan promotif, mungkin dengan insentif bagi dokter gigi yang aktif dalam program kesehatan masyarakat.
   • Integrasi Pelayanan: Integrasi layanan gigi ke dalam sistem kesehatan primer atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menuntut regulasi yang lebih jelas mengenai cakupan layanan, tarif, dan sistem rujukan.
   • Spesialisasi Baru dan Kompetensi Lintas Disiplin: Perkembangan ilmu akan memunculkan kebutuhan akan standar kompetensi baru dan mungkin spesialisasi tambahan, serta mendorong kolaborasi lintas disiplin.

3. Dinamika Global dan Harmonisasi Standar:

   • Mobilitas Tenaga Kerja: Dengan semakin terbukanya pasar global, akan ada tekanan untuk harmonisasi standar kompetensi dan regulasi perizinan praktik antarnegara.
   • Regulasi Internasional: Standar yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti FDI World Dental Federation atau ISO (International Organization for Standardization) akan semakin memengaruhi regulasi nasional.

4. Tuntutan Masyarakat dan Perlindungan Konsumen:

   • Masyarakat yang semakin teredukasi menuntut transparansi, kualitas layanan yang tinggi, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap malpraktik atau praktik yang tidak etis. Ini akan mendorong regulasi yang lebih ketat terkait persetujuan tindakan medis (informed consent), penanganan keluhan, dan transparansi biaya.

---

Proyeksi PDGI Terhadap Perubahan Aturan dan Standar Praktek

PDGI memproyeksikan beberapa area kunci di mana regulasi dan standar praktik akan mengalami perubahan signifikan:

1. Pembaruan Undang-Undang dan Aturan Turunan: PDGI terus beradvokasi agar revisi Undang-Undang terkait Praktik Kedokteran (seperti yang terjadi dengan RUU Kesehatan Omnibus Law yang kini telah menjadi UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023) melibatkan partisipasi aktif organisasi profesi. PDGI akan memproyeksikan perubahan pada aturan turunan seperti Peraturan Menteri Kesehatan atau Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang relevan dengan praktik dokter gigi, termasuk izin praktik, registrasi, dan validasi kompetensi.

2. Standarisasi Layanan Digital dan Tele-Dentistry: PDGI akan proaktif dalam menyusun pedoman dan standar praktik untuk tele-dentistry, termasuk:

   • Protokol keamanan data dan privasi pasien.
   • Pedoman diagnosis dan perawatan jarak jauh.
   • Aturan tentang resep elektronik dan pengiriman obat.
   • Mekanisme verifikasi identitas pasien dan dokter.

3. Regulasi Penggunaan AI dan Teknologi Canggih: PDGI memproyeksikan adanya regulasi yang spesifik mengenai:

   • Sertifikasi dan validasi perangkat lunak AI yang digunakan dalam diagnosis.
   • Tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan diagnosis oleh AI.
   • Standar penggunaan teknologi cetak 3D dalam produksi alat dan prostetik.
   • Etika penggunaan teknologi untuk tujuan estetika yang melampaui kebutuhan medis.

4. Penguatan Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KB) dan Resertifikasi: Regulasi akan semakin menekankan pada kewajiban dokter gigi untuk terus memperbarui ilmu dan keterampilannya. PDGI memproyeksikan adanya:

   • Peningkatan jumlah dan jenis program P2KB yang terakreditasi, termasuk yang berbasis online.
   • Uji kompetensi berkala yang lebih ketat untuk resertifikasi.
   • Penekanan pada kompetensi baru seperti digital literacy dan patient communication.

5. Perlindungan Data Pasien yang Lebih Ketat: Seiring dengan digitalisasi, regulasi tentang perlindungan data pribadi pasien akan semakin diperketat, seiring dengan undang-undang privasi data yang berlaku. PDGI akan memproyeksikan adanya pedoman detail mengenai penyimpanan, akses, dan penggunaan rekam medis elektronik.

6. Pengawasan Etika dan Profesionalisme yang Lebih Transparan: Dengan persaingan yang ketat, PDGI memproyeksikan perlunya mekanisme pengawasan etika yang lebih transparan dan partisipatif, melibatkan masukan dari masyarakat dan memastikan proses penanganan keluhan yang adil dan efektif.

PDGI secara proaktif berpartisipasi dalam setiap diskusi dan perumusan kebijakan yang terkait dengan profesi dokter gigi. Dengan memproyeksikan perubahan ini, PDGI berupaya memastikan bahwa regulasi masa depan tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memfasilitasi inovasi dan kemajuan profesi, sehingga dokter gigi Indonesia dapat terus memberikan pelayanan terbaik yang relevan dengan perkembangan zaman.